Abel : Pelanggaran Kode Etik Harus Ditindak Berdasarkan UU Pers

18

MALANGKOTA, mediamahasiswa.com – Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Independen  Media Mahasiswa (MM) mengadakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) ruang untuk calon anggotanya, Sabtu (14/11). Salah satu materi yang dibahas dalam agenda tersebut adalah terkait dengan Kode Etik Jurnistik.

Materi Kode Etik Jurnalistik tersebut disampaikan langsung Majelis Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Abdi Purnomo. Menurutnya, setiap pelanggaran jurnalis yang berkaitan dengan kode etik harus ditindak berdasarkan UU Pers.

“Kalo kita berbicara mengenai Kode Etik maka kita juga berbicara norma, jika ada pelanggaran semisal pencemaran nama baik maka harus ditindak berdasarkan UU Pers bukan delik pers,” ujarnya dilokasi diklat, ruang 415, Gedung Kuliah Bersama (GKB) 1, Kampus 3 UMM.

Delik pers yang dimaksud adalah sekumpulan UU yang bisa menjerat Pers.

Pria yang biasa disapa Abel ini menambahkan, sanksi yang diberikan kepada jurnalis yang melanggar harus ditindak organisasi profesi jurnalis.

“Dewan Pers lah yang berhak untuk menindak jika ada pelanggaran yang terjadi itu,” terangnya.

Selain materi tentang Kode Etik Jurnalistik, sebanyak 12 mahasiswa terpilih yang mengikuti diklat lapang ini juga diberikan materi mengenai kepenulisan dan foto jurnalistik serta keorganisasian. (ra)

Ralat (Sabtu, 21 November 2015) :

Berdasarkan email yang masuk ke redaksi MediaMahasiswa dari Abdi Purnomo (narasumber berita diatas), maka kami meralat berita tersebut untuk memberikan kejelasan tentang apa yang dimaksud pada berita diatas sesuai ketentuan dari UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.

1. Pelanggaran KEJ tidak harus selalu diselesaikan dengan UU Pers. Sebaiknya pelanggaran KEJ diselesaikan dengan menggunakan KEJ pula melalui mekanisme pemeriksaan oleh pimpinan perusahaan pers dan atau organisasi jurnalis. Tergantung bobot kesalahan dan subyek pelanggarnya. 
 
Perusahaan pers dapat menyerahkan kasus pelanggaran KEJ ke Ombudsman (bila ada). Bila ombudsman tiada, maka ya diselesaikan di tingkat pimpinan redaksi. Bila sang pelanggar anggota organisasi wartawan bisa diserahkan ke organisasi bersangkutan. Penyelesaiannya bisa dikompromikan, terserah yang mana yang dianggap baik. 
 
2. “Dewan Pers lah yang berhak menindak jika ada pelanggaran yang terjadi itu,” demikian ditulis dalam berita. Ini keliru dan saya tidak mengatakan begitu. 
 
Persisnya begini. Berdasarkan Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan Dewan Pers–ditetapkan dengan persetujuan 26 organisasi wartawan–pada 24 Maret 2006, Dewan Pers diposisikan sebagai penilai akhir atas pelanggaran KEJ. Sedangkan pemberian sanksi atas pelanggaran KEJ dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. 
 
3. Dalam bahasa UU Pers dan KEJ tidak dikenal diksi “ditindak”, tapi “diselesaikan”. 
Redaksi MediaMahasiswa

You might also like

Comments