AJI Malang Tolak Undangan Pemkab Malang

8

MALANG KOTA, mediamahasiswa.com – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang menolak undangan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Malang melalui Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. 

Berdasarkan surat nomor 489/6848/35.07.033/2015 disebutkan, Pemkab Malang akan mengadakan kegiatan studi banding dengan fokus kehumasan dan menggali informasi tentang kerja sama media serta bagaimana menjalin kerjasama yang baik dengan media. 

Kegiatan yang menggunakan anggaran negara melalui APBD Kabupaten Malang ini akan dilaksanakan selama empat hari mulai Kamis, 17 Desember hingga 19 Desember 2015. Dalam agendanya, kegiatan ini akan berkunjung ke Kota Semarang untuk kegiatan studi banding dan Yogyakarta untuk kegiatan gathering. 

Ketua AJI Malang, Hari Istiawan menilai cara Pemkab Malang memperlakukan jurnalis seperti ini berpotensi mengancam independensi jurnalis. 

“Kebiasaan pemerintah daerah seperti Pemkab Malang memberangkatkan jurnalis sebagai bentuk suap dan atau gratifikasi bermodus studi banding. Harusnya, APBD digunakan untuk program kerakyatan bukan gratifikasi kepada jurnalis,” terangnya

Hari menyebutkan dalam kode etik juralistik AJI pasal 8 disebutkan bahwa, jurnalis menghindari konflik kepentingan dan pasal 8 menyebutkan jurnalis menolak segala bentuk suap. 

“Selain itu, profesi jurnalis adalah untuk kepentingan publik dan memberangkatkan jurnalis dengan modus studi banding malah menguatkan rusaknya etika jurnalistik dan merusak profesionalisme jurnalis. Sebab, pemerintah daerah merupakan lembaga publik yang penggunaan anggaran dan kebijakannya menjadi sorotan jurnalis,” tambahnya

Selanjutnya Hari menambahkan, di dalam pasal 6 Kode Etik Jurnalistik disebutkan, Wartawan Indonesia tidak boleh menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

AJI menilai suap dan gratifikasi adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda, atau fasilitas dari pihak lain yang memengaruhi independensi.

“Pemkab Malang tidak bisa berdalih bahwa kegiatan tersebut untuk menjalin kerjasama yang baik dengan media. Hanya satu hal yang perlu dilakukan Pemkab Malang, yakni, hentikan memberi suap, gratifikasi atau apapun yang merusak independensi jurnalis,” tegas Hari

Menyikapi semua hal tersebut, AJI Malang mengeluarkan beberapa pernyataan yang berisikan penolakan kegiatan tersebut serta himbauan kepada Pemerintah Kabupaten Malang.

“Pertama, AJI Malang menolak undangan Pemerintah Kabupaten Malang melalui Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang akan mengadakan kegiatan studi banding dengan fokus kehumasan dan menggali informasi tentang kerja sama media serta bagaimana menjalin kerjasama yang baik dengan media,” ujar Hari.

Kedua, lanjut Hari, AJI Malang mendesak Pemerintah Kabupaten Malang membatalkan rencana studi banding ke Jawa Tengah dan menghapus anggaran semacam ini dari APBD.

“Seperti yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mencoret dan kegiatan semacam ini dari APBD,” ujarnya.

Ketiga, menyerukan pimpinan media massa dan organisasi profesi jurnalis di Malang agar menolak rencana studi banding ke Jawa Tengah dan tidak mengirimkan jurnalisnya ikut kegiatan studi banding yang menggunakan uang rakyat ini.

“Terakhir, sebaiknya uang studi banding ini dialihkan untuk program kerakyatan yang mendesak seperti program pengentasan kemiskinan dan bantuan kesehatan warga miskin,” pungkas Hari. (Bsa)

You might also like

Comments