Matinya Kita

14

Oleh: Ade Chandra Sutrisna*

MAHASISWA kini lupa akan tanggung jawab intelektualnya. Kesadaran kritis bahwa mahasiswa juga inheren dalam masyarakat telah punah. Pun, saat ditanya adakah keterkaitan antara permasalahan buruh dan mahasiswa? Tak banyak dari kita yang bisa ber-argumen dengan jawaban yang rasional. Padahal pada dasarnya segala sesuatu berhubungan secara konkrit.

Matinya Idealisme Mahasiwa

Upaya pemerintah untuk mengeliminasi mahasiswa dari kegiatan politik ditandai ketika pada tanggal 19 April 1978, Mendikbud yang saat itu dijabat oleh Daoed Joesoef menerapkan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) yang berarti menata ulang dan redefinisi kampus secara mendasar, fungsional dan bertahap. Kebijakan ini membuat mahasiswa hanya boleh melakukan kegiatan kampus dan dilarang berhubungan dengan kehidupan politik praktis.[1] Kebijakan ini dituangkan dalam SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0156/V/1978 yang menyatakan bahwa aktivitas dan ekspresi politik mahasiswa di dalam kampus adalah tidak sah serta hanya mengijinkan adanya diskusi “akademik” tentang subjek politik.[2] Sampai pada akhirnya NKK ini dicabut pun, mahasiswa tetap stagnan dalam kerja onani intelektualnya.

Patutnya kita belajar kepada para tokoh-tokoh yang mampu meletakan idealisme diatas kepentingan pribadinya sekalipun. Sebutlah Soe Hok Gie, seorang mahasiswa ’66 yang mampu meletakan prinsip idealisme keluar dari bayang-bayang intervensi kekuasaan negara, dan memilih untuk keluar dari mainstream intelektual yang pada saat itu cenderung melakukan persekutuan dengan kekuasaan, merupakan potret bagaimana intelektual harus memilih antara prinsip etis sebagai orang yang harus berjarak dalam kepentingan negara atau larut dalam hingar bingar kekuasaan.

Matinya Ilmu Sosial

Apa jadinya sebuah negara tanpa Ilmu Sosial dan Humaniora? Kematian rasa kemanusian jawabannya. Dan yang mengejutkan, ada negara di dunia ini yang menuju ke arah sana. Seperti dilansir oleh www.timeshighereducation.com, pemerintah Jepang dibawah Perdana Menteri Shinzo Abe memerintahkan untuk menutup fakultas-fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora di 60 universitas nasional di negara tersebut. 26 universitas nasional diantaranya telah mengonfirmasi akan menutup atau menimbang ulang kebijakan perdana menteri asal Partai Liberal Demokrat (LDP) tersebut. Alasan yang dipakai Abe dan pemerintahannya adalah Ilmu Sosial dan Humaniora tidak ada manfaat praktisnya sehingga sudah seharusnya ditutup dan diganti dengan pendidikan keilmuan lain yang lebih jelas manfaat praktisnya.[3]

Menurut St Tri Guntur Narwaya, sejak neoliberalisme digulirkan menjadi ideologi tunggal dominan,  ilmu sosial jatuh dalam kemandulan untuk menjadi “alat pembentuk kesadaran kritis”. Ilmu pengetahuan terkooptasi oleh kepentingan rezim kapitalisme, dan justeru mengkondisikan masyarakat dalam situasi “tidak berdaya’ dalam kondisi memprihatinkan dan-dalam istilah Herbert Marcuse- mengalami “Sublimasi represif”. Teori-teori pembangunan neoliberal diagungkan seakan menjadi resep tunggal untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat. Paradigma positivisme menjadi roh pengetahuan yang membentuk pola-pola pikir dan sekaligus membentuk kesadaran masyarakat-masyarakat modern yang saat ini ada.[4]

Matinya Ilmu Komunikasi

Otoktritik perlu kiranya dilakukan terhadap diri penulis. Selama menempuh pendidikan di salah satu cabang ilmu sosial ini, penulis merasakan betul ketimpangan status intelektualitas mahasiswa terhadap dunia realitas. Mahasiswa yang digadang sebagai jembatan antara idealisme dan realitas tidak berwujud dalam praktik kehidupannya.

Upaya Ilmu Komunikasi untuk membangun disiplin ilmu yang mapan nyatanya menemukan dua dimensi persoalan. Pertama, ditengah kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, ilmu komunikasi diidentikkan sebagai wujud perkembangan perangkat yang bersifat material seperti kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Akibatnya, ilmu komunikasi hanya ditangkap sebagai proses yang bersifat teknis semata. Kedua, fenomena komunikasi juga diartikan sebagai seperangkat proses interaksi pesan yang terus bergerak. Pandangan pertama berbicara pada “perangkat” dan yang kedua berbicara mengenai “isi pesan” beserta seluruh dampak yang dimunculkannya. Ilmu komunikasi pada dasarnya berkembang dan bergerak pada dua ranah ini. Masing-masing akan membawa konsekuensi bagi wujud tanggapan serta pemaknaan terhadap pengertian komunikasi selanjutnya.

Meski berlatar belakang ilmu sosial, selama penulis menempuh program studi Ilmu Komunikasi, penulis “terjebak” pada dimensi persoalan yang pertama. Kami hanya disibukkan dengan kerja-kerja teknis seperti memegang kamera, wawancara, menjadi seorang public speaker yang baik dan kegiatan-kegiatan lain yang disebut penulis; bersifat material. Mahasiswa kemudian tidak mampu mempraksiskan teori-teorinya dalam wujud implementasi keberpihakannya. Padahal mahasiswa mempunyai posisi strategis sebagai salah satu kelas sosial masyarakat paling independen.

Matinya Intelektual Organik: Matinya Kita

Pasca reformasi 1998, kebebasan berekspresi dan berpendapat nyatanya tidak benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh mahasiswa. Justru sebaliknya, bahaya laten konsumerisme dan hedonisme semakin mengakar pada diri mahasiswa saat ini. Pemuda lebih gandrung dengan budaya populer, K-Pop misalnya. Sehingga, kesempatan untuk mengakses pendidikan dinilai sebagai pembebasan terhadap belenggu kekolotan orang tua semata. Stagnansi intelektual ini terus berlanjut dengan matinya kesadaran kritis mahasiswa melihat kondisi sosial yang ada. Intelektual organik yang dicirikian oleh Gramsci kini telah binasa.

 

*Penulis adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang dan Kader IMM Renaissance

[1] Arief Budiman dan Olle Tornquis, dalam Bergerak Bersama Rakyat. Hal 87

[2] ACADEMIC FREEDOM IN INDONESIA, Dismantling Soeharto-Era Barriers, Op. Cit, www.hrw.org

[3] http://indoprogress.com/2016/04/matinya-ilmu-sosial-dan-humaniora-matinya-kemanusiaan-kita/

[4] Matinya Ilmu Komunikasi, hal 30

You might also like

Comments