SBMPTN: Selektifnya Negara dan Responsibilitas Yang Perlu Ditinjau

7

Mengapa institusi pendidikan harus selektif memilih mahasiswanya kelak? Kerap kali pertanyaan bodoh ini lewat ataupun singgah di kepala saya. Terkadang jejaring nalar saya tidak mampu untuk menerima ini. Jujur saja tidak ada sentimen yang berkenaan dengan rasa iri dalam diri saya. Karena saya juga termasuk salah seorang yang beruntung, 2 kali bisa lulus ujian PTN. Alasan tersendiri, mengapa fenomena sosial sangat dikotomi dengan nalar saya, dikarenakan menurut saya pendidikan bukan hanya diperuntukkan bagi masyarakat pintar saja.

Sekarang pertanyaannya, apakah penerimaan negara melalui pajak tidak mencakup semua orang?  Apakah ada pungutan pajak khusus si-pintar dan si-bodoh? Padahal negara memiliki visi “pendidikan untuk semua kalangan”. Tapi praktiknya pada skala mikro masyarakat tidaklah demikian. Pendidikan bukan bagi semua kalangan. Melainkan hanya bagi orang yang tergolong pintar.

Lika-Liku

Tidak diterimanya calon mahasiswa yang bersangkutan sebenarnya membentuk dimensi di dalam masyarakat itu sendiri. Hanya saja seringkali hal ini kurang disadari. Calon mahasiswa yang tidak diterima tersebut biasanya langsung memutuskan untuk memilih alternatif lain. Misalnya mencari perguruan tinggi swasta, ataupun memutuskan untuk langsung bekerja. Seolah-olah hal tadi merupakan hal yang lumrah nan  biasa. Mungkin itu memang terlihat tampak seperti biasa, namun itu sah bagi yang memiliki sudut pandang makro saja. Letak permasalahan dapat dilihat dan dipahami dengan jelas, bila dipandang melalui koridor mikro. Pertama, apakah biaya di PTS itu relatif murah? Jawabannya jelas, belum tentu.

Pembiayaan di PTS atau perguruan tinggi swasta pada umumnya sebagian besar menetapkan biaya pendidikan yang tinggi. Ada pun yang menetapkan biaya yang relatif terjangkau, biasanya bukan PTS bergengsi. Masalah sosial yang turut hadir di sini, adalah kesanggupan rill perekonomian orang tua. Tidak banyak orang tua yang mengingini anaknya untuk tidak berpendidikan tinggi. Itu adalah faktualisasi dari sejumlah orang tua. Ini yang kemudian memaksa orang tua untuk terus menggenjot surplus maupun bekerja lebih giat lagi untuk mencari uang. Bahkan hingga ada yang mencari pinjaman akut ke sanak saudara maupun rekan. Kemudian masalah selanjutnya, yaitu jika si orang tua sudah pasrah dengan kesanggupan terhadap daya beli universitas swasta yang begitu mencekik, biasanya si anak yang terdorong oleh antusiasmenya.

Prestisius dan Gengsi

Antusiasme anak biasanya merujuk pada gengsinya dan implikasi teman-teman pada lingkungan sosialnya. Kadang si anak tidak mau melanjutkan studinya jika ia tidak bersekolah di kampus prestisius dengan segala kebonavitannya. Sikap anak ini sudah tentu mengeksploitasi penerimaan pendapatan orang tua. Sering orang tua memegang teguh mazhab ataupun berpaham “sayang anak”. Inilah dimensi sosial yang tercipta, serta sulit ditolak oleh orang tua di tengah desakan si anak.

Bukan tanpa alasan tulisan romantisme ini dibuat. Titik berangkatnya, yaitu mempertanyakan apa yang sebenarnya dicanangkan aparatur negara selaku yang berwenang pada bidang pendidikan. Visi negara sudah jelas, mazhabnya adalah pendidikan untuk semua kalangan. Jadi sudah sangat jelas substansi dari penetapan tersebut. Tapi implementasinya? Semua pasti bisa menilai dengan objektif. PTN hanya merupakan peruntukan bagi orang cerdas dan beruntung saja.

Masalah yang kedua, terletak pada pemilihan alternatif bekerja dan tidak berhasilnya negara mengkartel generasi unggul. Sudah tidak bisa ditawar lagi, bahwa persaingan bebas pada skala negara-negar transnasional telah tiba. Satu kenyataan, alternatif memutuskan diri untuk bekerja tanpa pendidikan yang memadai, disinyalir hanya akan menambah ketergantungan kepada negara. Logika nalarnya adalah, sedangkan yang bernotabene sarjana saja sangat sulit untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang kian lama kian menyempit. Apalagi yang hanya bernotabene SMA dan non-ketrampilan. Niscaya formasi buruh pun diserbu menjadi pilihan. Kalau saja pemerintah memiliki proporsi dan cara jitu untuk mengakomodir keinginan calon mahasiswa yang kurang cerdas untuk kuliah, barangkali orang tua yang bersangkutan masih berupaya menyanggupinya, karena berpegang pada mazhab konvensional tersebut. Karena mengingat apabila si anak memutuskan untuk otonom dan lepas tanggungan dari orang tuanya, maka ia secara moral didorong oleh intuitifnya untuk menghidupi dirinya sendiri. Jika  pemerintah sedapatnya mampu membuat PTN menjadi lebih leluasa dan luwes maka kemungkinan besar dimensi sosial tanggung jawab penuh orang tualah yang akan terbentuk.

Responsibilitas Negara?

Indeks menunjukkan dengan kontras bahwa daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi saat ini adalah Provinsi Aceh yang manteng di angka 9,93 persen. Prosentase tersebut menunjukkan bahwa lulusan SMA yang bekerja mencapai angka yang cukup tinggi. Di posisi paling unggul, yakni lulusan SD. Itu artinya tidak banyak masyarakat yang dapat menikmati proporsi pemerintahan “pendidikan untuk semua kalangan”. Terutama bagi yang bernotabene SMA-sederajat.

Akankah harapan, cita-cita, dan impian masyarakat untuk mengenyam pendidikan tinggi di PTN harus kandas, hanya oleh karena pra-syarat teknis yang begitu saklek? Apa pada praktiknya pemerintah sudah skeptis akan perkembangan atau transformasi dari calon mahasiswa kedepannya. Sehingga pemerintah harus selektif sedini mungkin. Bukannya sering didapati orang menjadi atau kelihatan pintarnya setelah ia menginjak bangku kuliah? Karena memang seyogyanya kognisi bukanlah sesuatu yang konstan. Perkembangan kognisi adalah dinamis. Lantas jika negara saja sudah takut, dimana letak responsibilitas negara untuk memberdayakan masyarakatnya guna menghadapi persaingan bebas-sempurna? Negara semestinya akuntabel. Baik dalam peninjauan kembali lini pendidikan, maupun membenahinya dengan segera. Negara harusnya tidak lupa, pendidikan adalah jembatan. Pendidikan dapat menghubungkan. Dan sekarang ia telah bermetamorfosis menjadi tuntutan. Diharapkan negara tidak preventif.

 

Oleh : Nino Paulus Sitepu, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Brawijaya

You might also like

Comments