Pendidikan, Indonesia atau Jawa?

19

Barangkali belum banyak orang yang mengetahui bahwa berdirinya perguruan tinggi dengan percepatan yang progresif dapat mengkartel kesejahteraan bagi masyarakat yang tinggal di daerah setempat, atau daerah tempat didirikannya perguruan tinggi tersebut. Publik yang belum menyadari hal tersebut pada umumnya tidak kompatibel dengan kepekaan. Ini yang memunculkan sikap apatis karena ketidaktahuaan. Di Indonesia perguruan tinggi terdiri dari yang bercorak negeri maupun swasta.

Dulu dan sekarang sepertinya sama saja, tampaknya aparatur negara lebih konsen untuk memajukan pendidikan di ulayat Jawa ketimbang di daerah lainnya. Sebenarnya ini bukan merupakan masalah. Hanya saja lebih dari itu, ini masalah yang amat besar karena letak permasalahannya menitikberatkan pada terjadinya tumpang-tindih. Daerah-daerah luar jawa pada kenyatannya hanya mendapatkan proporsi jatah PTN (Perguruan Tinggi Negeri) yang lebih sedikit daripada wilayah Jawa.

Faktualisasinya yaitu perguruan tinggi yang berkembang dapat dijadikan sebagai moda yang akan menghantarkan tumpukan uang ke daerah tersebut. Bayangkan betapa amat banyaknya mahasiswa yang berlomba-lomba mengikuti tes perguruan tinggi negeri di Jawa. Begitu pula pada segmen daftar ulang bagi mahasiswa yang sudah dinyatakan diterima. Mahasiswa tersebut memerlukan sejumlah sarana, seperti kos-kosan, warung makan, gerai fotocopy, dsb. Masyarakat setempat tentunya diuntungkan. Bagi mereka yang memiliki ide penyediaan jasa, akan mendapat profit yang berlimpah.

Sirkuler dari mahasiswa yang datang ke suatu daerah tempat perguruan tinggi negeri berada, merupakan agen yang mengisi lumbung-lumbung uang masyarakat setempat. Lantas mengapa konvergensi tersebut hanya di pulau Jawa saja? Apabila mengulas masa lalu, sebenarnya lebih rigid ketimbang yang sekarang. Jadi pada masa lalu, hasil komoditas yang dijual maupun kepabaeanan, dipakai untuk menyekolahkan insinyur yang berasal dari wilayah Jawa ke luar negeri (dalam Nasikun, 1985). Alokasi dana untuk menyekolahkan sarjana, insinyur, dan calon mahasiswa dari pulau jawa, pada masa lampau juga berasal dari surplus hasil komoditas wilayah lain.

Apapun alasannya, cara-cara seperti ini tidak dapat dilanggengkan terus menerus. Harus adanya kesesuaian, kesama-rataan, keserasian antar satu wilayah dengan wilayah lain. Dinasti politi semacam “jawanisasi” tidak boleh mendapatkan tempat lagi di era reformasi dan otonomi daerah seperti sekarang. Pemerataan pembangunan dan perencanaan pembangunan, sebenarnya juga merupakan visi bersama tiap-tiap daerah. Berarti pemerintah semestinya megimplementasikan ini di daerah non-jawa. Seperti berupaya memajukan lini pendidikan, memajukan PTN, memperbanyak PTN di daerah yang masih memerlukan, mempromosikan PTN yang belum dikenal luas oleh publik.

Otonomi daerah memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Tetapi untuk beberapa hal dan urusan daaerah, masih dimerjer oleh pemerintahan pusat. Salah satunya adalah lini pendidikan. PTN adalah merupakan manejerial dari Kemenristek (dulunya Kemendikbud). Karena ini tidak bisa dicampuri oleh daerah, maka pemerintah pusatlah yang berwenang untuk mendirikan dan memantau jalannya PTN. Karena itu, tanggung jawab ini benar-benar dilimpahkan kepada pemerintah pusat.

Kesadaran akan hal ini sepatutnya tumbuh di kalangan aparatur negara. Pada praktiknya, otonomi daerah merupakan produk pemerintahan yang bertujuan memajukan dan memandirikan daerah desentralisasi. Bila pemerintah memajukan daerah dengan cara mengoptimalkan dan memperbanyak PTN di daerah-daerah non-Jawa secara berimbang, sudah tentu ini akan semakin menambah kesiapan daerah-daerah untuk lebih mandiri. Serta-merta menghimbau masyarakat di wilayah Jawa untuk bereksodus ke wilayah lain untuk melanjutkan studi.

 

Oleh : Nino Paulus Sitepu, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Brawijaya

You might also like

Comments