Subordinasi dan Hegemoni Papua

24

Papua maju dan berkembang merupakan cita-cita bersama, sesuai dengan visi negara Indonesia. Papua oh Papua, kekayaan alam dan keindahan alammu seolah sudah cukup dikenal konvensional oleh masyarakat luas, bahkan sampai ke mancanegara. Propaganda visi di atas tadi, sepertinya sudah tertepis oleh realita yang berjalan saat ini. Banyak stereotip yang muncul, mengklaim bahwa orang Papua tergolong sebagai masyarakat yang tidak maju, masyarakat yang suka mabuk-mabukan, masyarakat pendatang yang sering bikin onar di wilayah orang lain, terbelakang, dsb.

Sampai-sampai orang lain begitu menyalahkan orang Papua. Generalisasi itu sebenarnya sungguh berlebihan dan keji. Padahal kenyataannya tidak semua orang Papua seperti itu. Tapi letak kelucuannya, tidak banyak dari masyarakat Indonesia tidak mempertanyakan mengapa mereka terus seperti itu. Apakah memang itu benar-benar dari sananya mereka sudah seperti itu? Lalu apa kita pernah menyalahkan pemerintahan kita yang begitu sentralistik atau terpusat di Pulau Jawa dan menggunakan logika Jawa?

Papua memiliki keanekaragaman sumber daya alam. Sudah banyak yang tahu dan tidak perlu dijelaskan kembali, apa saja komoditas Papua yang sangat laris manis di kalangan investor. Hal yang paling tidak bisa diterima oleh jejaring nalar, yaitu bagaimana mungkin pemerintah begitu teganya tidak getol untuk penyediaan sarana, infrastruktur, dsb, seperti yang dimiliki jawa, agar disediakan di Papua justru yang tampak dan terus dilakukan adalah memasok armada militer. Padahal sejumlah besar penerimaan negara bersumber dari ulayat Papua.

Alasan normatif yang selalu muncul, yaitu kondisi geografis di wilayah Papua dan sekitarnya. Sehingga menurut pemerintah sangat sulit untuk menyalurkannya. Ini jelas tidak masuk akal. Mari kita lihat benua Australia, pesat bukan? Kita semua pasti tahu bahwa letak geografis dan kondisi geografis Austaralia dan Papua tidak jauh berbeda. Bahkan Inggris harus menempuh jarak yang amat jauh untuk mengembangkannya.

Jika gradasi dan konturnya Papua terlalu berbukit-bukit, setidaknya penyediaan layanan publik seperti bandara sudah harus ada. Bukan pesawat penghubung yang sudah tidak layak pakai seperti sekarang yang dilihat wisatawan ketika berkunjung. Bahkan ada pesawat yang sudah dipakai hingga 30-an tahun. Namun alangkah lucunya, indeks penerimaan negara nyatanya tetap disokong oleh uang yang bersumber dari Papua. Kadang beberapa orang dalam diskusi mempertanyakan dengan heran, mengapa Papua tidak memisahkan diri saja, kan selalu dianaktirikan toh? Menurut koridor historis dan batas teritori memungkinkan kok. Coba lihat Timor-Timor, bisa kan?

Membangun Papua semestinya dapat dimulai dari memutus rantai ketergantungan pendidikan mereka dengan  Pulau Jawa. Masyarakat Papua yang terbilang suka bikin onar di kampung orang lain, semestinya kan sudah bisa jadi pelajaran toh? Karena itulah pemerintah semestinya menyediakan pendidikan yang layak bagi mereka, di daerah mereka sendiri.

Kan jelas tidak “buat onar” lagi toh di kampung orang lain? Caranya dengan membangun dan kembangkan institusi di sana seperti di pulau Jawa. Mengapa mereka harus eksodus ke Pulau Jawa dengan kontraktual dan menghabiskan biaya yang saat ini berkisar 1 triliyun dan 3 milliyar untuk satu Perguruan Tinggi Negeri dimana ada putra-putri Papua didapati menempuh studi di suatu wilayah. Bukankah dengan konsorsium anggaran sebanyak itu dapat dialokasikan untuk menjadikan kampus yang ada di Papua menjadi lebih mumpuni ketimbang di jawa.

Setidaknya dengan Renstra (rencana strategis) seperti demikian, orang Papua tidak dicap lagi oleh orang Jawa sebagai “pembuat onar’ di wilayah orang. Jika masyarakat Jawa tidak suka dengan orang papua, maka setidaknya berikan mereka keleluasaan untuk membangun provinsi mereka sendiri. Biarkan mereka berdiri sendiri. Tidak ada salahnya bukan, pemerintah membuat badan atau lembaga yang menampung lulusan PTN pulau Jawa yang masih belum bekerja karena semakin sempitnya lapangan kerja. Supaya mereka diperbantukan di Papua, untuk memperbaiki lini pendidikan. Misalnya dengan rencana strategis memberikan status kepegawaian negeri sipil untuk disandang oleh Dosen dari badan yang dibentuk tersebut. Sehingga banyak orang yang menjadi tergiur untuk bekerja di sana. Ya karena sudah memiliki jaminan hidup.

Saat sekarang ini lini pendidikan salah satu lini terdepan yang menghantarkan uang ke wilayah tersebut. Bayangkan rasio calon mahasiswa yang mengikuti seleksi ujian masuk PTN. Jika mereka diterima, maka yang sejahtera adalah masyarakat setempat. Yang dihujani surplus pun adalah daerah setempat. Serta sudah tentu investor akan terangsang untuk berekspansi di wilayah tersebut. Rasio kebutuhan yang tinggi, setidaknya bisa membuat masyarakat sekitar untuk menumpukan hidup pada unit usaha kos-kosan. Ini belum terakumulasi dengan hal lainnya. Ini bukan asumsi lagi, tapi memang dalil kenyataannya seperti itu.

Jika sektoral pendidikan sudah terperbaiki, investor juga akan terangsang untuk merevitalisasi pariwisata. Semua orang tau titik jenuh yang dialami mahasiswa, mendorongnya untuk mencari pleasure dan leasure. Kesenangan dan waktu luang pasti akan mendorong mahasiswa berwisata. Baik menikmata pariwisata alam maupun yang artifisial (buatan). Pertanyaannya sekarang apakah pemerintah pusat mau atau tidak? Mahasiswa dengan kebutuhan yang amat kompleks hari-hari ini, seperti gerai fotocopy, rental warnet, rental playstation (game), masyrakat papua dapat membuat usaha jasa pemenuhan kebutuhan mahasiswa.

Siapa orang yang tidak mau menjadi Pegawai Negeri Sipil, di tengah semakin sulit dan sempitnya lapangan kerja. Ini bahkan merupakan sebuah titik terang. Inequalibrum dan ketidakberimbangan dapat dihapuskan. Selanjutnya, akan tercipta iklim ikatan yang saling berkonjungsi (sinbiosis mutualisme), saling menguntungkan akan hadir. Papua dengan kekayaan alamnya, Jawa intelejensi dan kecakapan teknisnya.

Koordinatif yang seperti ini yang disebut sebagai transisi. Jawa sudah terbilang cukup maju, jadi mari sedapatnya pemerintah pusat berpaham layaknya teknokrat. Pemerintah pusat harus mencari akar permasalahan hingga ke skala mikro, dan sedapatnya menemukan solusinya. Bukannya dipersempit oleh otoritas yang konservatif atau kaku. Pemerintahan adalah kreatif bukannya otoritas-rutinitas. Yang perlu diingat, Indonesia bukan hanya Jawa. Indonesia terdiri dari 34 Provinsi. Tidak bisa ditawar-tawar lagi pemerintah pusat perduli.

 

Oleh : Nino Paulus Sitepu, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Brawijaya

You might also like

Comments