Kuliah Tamu UMM Undang Sri Mulyani

13

MALANG KOTA, Mediamahasiswa.com – Kehadiran Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D dalam kuliah umum mengenai Tax Amnesty dan Strategi Penguatan Ekonomi Indonesia 2017 disambut meriah oleh warga UMM. Khususnya Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Dr. Fauzan M.Pd dan seluruh Mahasiswa baru 2016 serta mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) angkatan 2014 dan 2015. Kuliah tamu ini diadakan di UMM DOME, Rabu (29/12) pagi.

Mendatangkan para tokoh nasional sudah menjadi sebuah tradisi di UMM dalam rangka untuk memberikan informasi yang akurat dan bagi mahasiswa juga harus belajar untuk mendengar informasi dari tangan pertama. Fauzan berharap dapat mendengar dan memperoleh informasi dari tangan pertama bukan dari media sosial atau melalui smartphone. “Oleh karena itu mari kita manfaatkan kesempatan yang baik ini
untuk meningkatkan kompetensi dan wawasan kita khususnya di bidang perpajakan”, tuturnya.

Sri Mulyani mengatakan bahwa kehadirannya juga merupakan undangan dari Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Muhadjir Effendi, yang merupakaan mantan rektor UMM. “Kedatangan saya
sebenarnya  ada sedikit unsur KKN (Korupsi Kolusi Nrepitisme, red) nya”, candanya.

Dalam kuliah umumnya Sri Mulyani tidak hanya berbicara mengenai pajak saja.Tetapi ia juga berbicara mengenai kondisi ekonomi Indonesia saat ini, tantangan kedepan serta bagaimana instrumen Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) dimana pajak merupakan salah satu tulang punggungnya.

Tujuan ekonomi Indonesia yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. “Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur tersebut berarti kita harus memerangi kemiskinan ,kesenjangan sosial dan meningkatkan investasi pada sumber daya manusia sehingga mereka menjadi manusia yang produktif, inovatif dan kreatif agar indonesia dapat bersaing dengan negara maju”, ujarnya.

Kondisi konektivitas dan infrastruktur di tanah air saat ini diakui oleh Sri Mulyani  masih kurang memadai karena itu membangun infrastruktur menurutnya menjadi sebuah keharusan apabila Indonesia ingin memerangi kemiskiran, meningkatkan daya produksi dan memerangi kesenjangan. “Tingkat kemiskinan di Indonesia yang pada saat ini ada disekitaran 10,9 % dan untuk tahun depan kita berharap menurunkan kemiskinan dengan memacu berbagai kemajuan ekonomi terutama di kelompok masyarakat 40% kebawah.”

Harapnya, ia juga mengatakan Indonesia dihadapkan pada kondisi ketimpangan yang meningkat dan jika ketimpangan sangat tinggi hal tersebut akan menciptakan suatu hambatan baik sisi sosial maupun ekonomi untuk
meningkatkan kemampuan perekonomian dan kemakmuran bersama dan ini merupakan suatu pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia.

Ia juga mengatakan Kondisi ekonomi Indonesia 3 tahun terakhir memang mengalami tekanan yang tidak mudah,pertumbuhan ekonomi tahun lalu sedikit melemah karena komoditas global baik dari sisi harga maupun dari sisi volume menurun sangat tajam hal tersebut dikarenakan perlemahan global dandampak pada indonesia sangat nyata bisa dilihat dari sektor-sektor komoditas di indonesia yang menurun.

Sri mulyani menjelaskan bahwa engurus keuangan negara sama seperti mengurus keuangan pribadi namun sedikit kompleks. Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat sesuai konstitusi negara berhak untuk
memungut pajak agar bisa tercapai tujuan negara yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Setelah mendapat penerimaan negara, maka tugasnyalah untuk mendesain belanja negara dengan efisien,efektif dan berkualitas.

“Tet api kepatuhan warga membayar pajak adalah kurang membanggakan. Tingkat kepatuhan warga indonesia membayar pajak hanya di 62 %”, ssesalnya. Pemerintah ingin menciptakan lembaran baru dengan menerapkan Undang-undang Tax Amnesty No.11 tahun 2016 sebagai suatu sarana untuk menciptakan hubungan baru antara wajib pajak dengan negara, “Oleh karena itu apa saja yang sudah dilakukan dan belum dilakukan dalam hal ini (belum sepenuhnya patuh) bisa diampuni. Yang diampuni adalah denda maupun kriminal pajak. Dengan undang-undang tax amnesty,wajib pajak memiliki kesempatan untuk mendapat pengampunan dengan membayar sedikit”, imbuhnya.

Ia juga mengatakan Reformasi instansi perpajakan juga dilakukan, baik dari perundang-undangan, sumber daya manusia maupun IT sistem tentu dengan instansi pajak yang semakin baik diharapkan akan menciptakan kepercayaan dalam masyarakat.

Di penutup kuliah umumnya,Sri mulyani berharap mahasiswa bisa menjadi
partner untuk bisa mendukung ekonomi Indonesia menjadi lebih makmur lagi. (pw/ta)

You might also like

Comments