Seminar Dibatalkan Sepihak, Aliansi Mahasiswa Papua Gelar Demonstrasi

35
MALANG KOTA, MediaMahasiswa.com – Pembatalan pelaksanaan Seminar Nasional (semnas) “Salam Papua” pada Jumat (24/2) oleh bagian Kemahasiswaan (mawa) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) berbuntut panjang.  Pencabutan izin  yang dinilai sepihak ini memantik Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi Papua yang terdiri dari Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (Ipmapa) bekerjasama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)  UMM dan Front Mahasiswa Nasional (FMN) ranting UMM untuk menyuarakan aspirasi melalui aksi pada Selasa (28/2).
Akibat pembatalan secara sepihak ini, Rektorat dinilai telah membatasi ruang dan merampas hak demokrasi mahasiswa, utamanya di kampus putih. Untuk itu, ada tiga tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut. Pertama, massa ingin Rektor UMM melakukan permintaan maaf atas pembatalan tersebut. Kedua, cabut pembatalan izin tempat dan kegiatan semnas Salam Papua, dan ketiga, buka ruang-ruang demokrasi di UMM tanpa syarat.
Fais Mirwan Hamid, presiden mahasiswa (presma) UMM telah mengupayakan bertemu kepala Biro Mawa untuk mengklarifikasi hal ini. Di samping itu, BEM turut membantu melakukan negosiasi pada pihak kampus mengenai pembatalan tersebut, meskipun dari pihak BEM tidak ikut turun aksi. Meski demikian, Fais menegaskan aksi ini tidak mengatasnamakan institusi tertentu. “Meski bekerjasama  dengan BEM, namun tak lantas aksi ini mengatasnamakan instansi tertentu, karena ini aliansi mahasiswa,” tegasnya.
BERJALAN: Puluhan mahasiswa peserta aksi berjalan kaki sambil berorasi dari halaman masjid UMM menuju gedung Student Center. Massa ingin menemui kepala biro mawa yang dinilai melakukan pembatalan sepihak semnas Salam Papua. foto: Isna.
Sementara itu, aliansi mahasiswa menganggap keintelektualan mereka tidak dihargai jika hanya diklarifikasi secara lisan. Massa meminta surat pembatalan secara resmi dari kampus mengingat sebelumnya pihak rektorat hanya membatalkan secara sepihak melalui biro kemahasiswaan secara lisan. Informasi pembatalan sampai pada panitia melalui presma pada Mahasiswa Papua melalui media sosial. “Pembatalan izin ini sepihak. Hanya via telepon, tidak tertulis, dan tanpa alasan yang jelas,” ujar salah satu peserta aksi yang juga membagikan selebaran pada mahasiswa yang melewati lokasi aksi.
Dimulai pukul 09.00 WIB, 20 mahasiswa peserta aksi mulai berkumpul di halaman masjid dan berorasi. Sekira pukul 10.30, massa mulai bergerak menuju Student Center dimana kantor Biro Mawa berada dengan pengawalan penuh dari pihak keamanan UMM. Sayangnya, kepala Biro Mawa tak hadir dan diwakilkan oleh wakil kepala biro mawa. Ia menyatakan, pihak universitas meminta maaf karena telah membatalkan secara sepihak. “Bukan berati tidak mendukung kegiatan seminar, tapi karena waktu yang bersamaan dengan kegiatan lain di tempat yang sama,” terangnya.
Tidak lama setelah aksi berlangsung, pihak universitas mengeluarkan surat permohonan maaf kepada koordinator Aliansi Mahasiswa Peduli Demokratisasi Kampus. Dalam surat tersebut, pihak Universitas meminta maaf atas pembatalan kegiatan tersebut karena tempat digunakan untuk kegiatan Pra Tanwir Muhammadiyah dalam waktu bersamaan. Selain itu, pihak universitas juga meyakinkan demi menciptakan suasana demokrasi di lingkungan civitas akademika, maka akan membuka ruang demokrasi bagi mahasiswa UMM, dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di UMM.  “Meski demikian, saya berharap hal serupa tidak terjadi lagi. Mahasiswa diberi kebebasan mengadakan seminar, ruang demokrasi tetap terbuka tanpa dibatasi lagi,” pungkas Musa.
Semnas yang rencananya akan digelar Senin (27/2) di aula masjid ini akan mengupas krisis demokrasi Indonesia dan persoalan HAM di tanah Papua. Disinyalir, pembatalan ini terkait kekhawatiran pihak rektorat akan konten seminar yang bermuatan politis mengenai kasus Freeport yang tengah merebak. Selain itu, pihak kampus juga beralasan akan merenovasi  air conditioner (AC) dan masalah lain yang berhubungan dengan ruangan tersebut.
“Sejatinya, seminar ini sama sekali tidak mengkhawatirkan. Kami menghadirkan pegiat gerakan sosial, komisioner Komnas HAM RI, dan aktivis demokrasi dan HAM. Jadi sama sekali tidak merugikan kampus. Malahan, akan menguntungkan peserta, karena selain mendapat wawasan baru, semnas ini terbuka untuk umum dan gratis,” urai Musa Pekei, koordinator aksi saat ditemui wartawan MediaMahasiswa. (*iy/iv/ic/acs)

You might also like

Comments