Mogok Angkot: Pilih Demonstrasi atau Inovasi?

19

Menjamurnya armada berbasis aplikasi alias online di beberapa kota di Indonesia menjadi momok bagi kalangan tertentu. Di Malang misalnya, sejak hadir pada medio 2016 lalu, Go-jek, salah satu armada transportasi online roda dua ini menjadi idola baru masyarakat. Dengan ciri khas jaket dan helm hijaunya, Go-jek yang kera p terlihat di ruas-ruas jalanan kini menjadi kompetitor utama sopir angkutan kota (angkot), taksi konvensional, maupun ojek pangkalan. Pasalnya, biaya yang relatif terjangkau dan waktu yang cepat menjadi kelebihan Go-jek. Tak dipungkiri, dua poin tersebut memang menjadi dalih utama ‘beralihnya’ masyarakat dari angkutan konvensional. Di sinilah muasal kecemburuan sopir angkot.

Kecemburuan sopir angkot ini beralasan. Para sopir angkot menilai kemunculan transportasi berbasis aplikasi ini menyedot ‘jatah’ penumpangnya hingga puluhan persen. Puncaknya, pada 20 Februari lalu gabungan sopir angkot melakukan aksi di lingkar tugu kota Malang. Para sopir menurunkan penumpangnya di depan Stasiun Kota Baru. Padahal, rata-rata penumpang saat itu adalah siswa yang hendak berangkat sekolah, atau pekerja. Hingga Pemkot mengerahkan 8 bus sekolah dan 2 truk Satpol PP untuk mengantarkan penumpang yang terlantar di sekitaran Jl. Trunojoyo. Fenomena ini menunjukkan bahwa angkot sebenarnya masih jadi primadona bagi sebagian besar msyarakat.

Para sopir angkot mogok narik penumpang. Mereka meluruk ke balaikota, menuntut pemerintah untuk menghentikan keberadaan angkutan berbasis online. Hasilnya, hari itu Satpol PP mendatangi kantor administrasi Grab dan Go-jek, meminta keduanya untuk menutup kantor demi meredam gejolak massa. Go-jek dan Grab pun dilarang beroperasi. Meski demikian, animo masyarakat untuk menggunakan kedua armada online itu tak berkurang. Para driver itu pun tak kehilangan akal. Go-jek tetap beroperasi dengan melepas atribut jaket dan helm hijaunya dan menghindari menjemput penumpang di tempat-tempat umum seperti terminal, pusat perbelanjaan, dan rumah sakit. Para sopir angkot bukan tak mengetahui hal ini. Imbasnya, aksi kedua pun dilakukan pada 6 Maret hingga 8 Maret kemarin.

Sebenarnya tidak ada yang perlu disalahkan dengan kemunculan angkutan berbasis aplikasi seperti Go-jek maupun Grab. Kebutuhan masyarakat akan transportasi yang mudah dan murah tidak terpenuhi oleh angkot. Meski mengantongi izin legal operasi dibandingkan armada online ini, namun berbagai keluhan kerap disampaikan penumpang. Pada waktu dan jarak tertentu, sopir angkot sering menarik ongkos di luar ongkos resmi. Dari Sawojajar menuju terminal Landungsari misalnya, sopir angkot menarik ongkos Rp 5.000 dari seharusnya Rp 4.000. Sementara, dari terminal Arjosari ke terminal Hamid Rusdi, beberapa sopir angkot bahkan menarik tarif hingga Rp 15.000 di malam hari.

Tak hanya itu, kenyamanan penumpang acapkali terganggu oleh sopir atau penumpang lain yang merokok di dalam angkot, sopir yang mengemudikan mobinya dengan kecepatan tinggi, atau malah sebaliknya, pelan sekali dan sering berhenti dalam waktu yang cukup lama di titik-titik tertentu (ngetem). Pada beberapa kasus, seringkali terlibat  ‘cekcok’ antarsopir yang saling menyelip untuk berebut penumpang, atau sopir yang tak ‘mematuhi’ aturan ngetem yang telah disepakati. Belum lagi, tak semua angkot memiliki armada yang memadai. Di sinilah kehadiran Go-jek dan Grab menjawab kealpaan angkot. Cara memesan yang mudah, pelayanan yang ramah, harga terjangkau, dan yang terpenting cepat.

Demonstrasi dan aksi mogok narik oleh paguyuban angkot di Malang sejak Senin (6/3) dan dikabarkan akan terus berlanjut selama belum ada keputusan dari pemkot Malang menimbulkan keresahan di masyarakat. Mobilisasi masyarakat menuju sekolah maupun lokasi kerja terhambat. Berbagai ‘aksi tandingan’ muncul dari masyarakat dengan menawarkan tebengan gratis untuk mengantar korban mogoknya angkot.

Faktor lain penyebab ngambeknya para sopir ini adalah masalah regulasi. Grab dan Go-jek yang memakai plat kendaraan kepemilikian individu  tak dikenai pajak sebesar angkot yang berplat kuning. Terang saja ongkos yang dibebankan pada penumpang lebih murah, karena Grab yang menggunakan  armada mobil tak dikenai sederet persyaratan seperti uji KIR seperti angkot.

Menyikapi hal ini, dalam sebuah diskusi publik tentang dilema kota Malang antara transportasi online dan konvensional di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Sofyan Arief, SH., M. Kn., pembantu dekan Fakultas Hukum mengungkapkan dari berbagai kebutuhan masyarakat, kebutuhan transportasi memiliki pangsa pasar yang berbeda. Pasalnya, hal ini menyesuaikan dengan kebutuhan tiap-tiap pengguna. Ada yang membutuhkan transportasi jarak dekat, jarak jauh, untuk bersantai, transportasi yang cepat, atau mereka yang  tidak masalah jika harus menunggu angkot ngetem.

Regulasi mengenai transportasi di Indonesia diatur dalam UU no  22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta yang terbaru Peraturan Kementerian Perhubungan no 32 tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan umum orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek. Menurut UU no 22 tahun 2009, kendaraan roda dua tak bisa dikategorikan sebagai kendaraan umum. Alasannya, kendaraan umum ditandai dengan plat umum berwarna kuning. Sementara, Go-jek yang menggunakan kendaraan roda dua berplat hitam atau kepemilikan individu. Sehingga, jaminan keselamatan apabila terjadi kecelakaan pada penumpang Go-jek sangat rendah.

Peraturan lain, UU no 22 tahun 2009 pasal 7 ayat 1 menyebutkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, dan atau masyarakat. Sementara pada pasal 139 ayat 4 menerangkan penyedia jasa angkutan umum dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, dan atau badan hukum lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dua pasal ini menurut Sofyan kerap menimbulkan ambiguitas di masyarakat. Di pasal 7 ayat 1 disebutkan tentang masyarakat, sementara di pasal 139 ayat 4 tak disebutkan kata masyarakat. Padahal, pasal 7 mengatur tentang penyelenggaraan LLAJ, sementara pasal 139 mengatur tentang penyedia jasa angkutan umum. Terang saja, masyarakat tak bisa bertindak sebagai penyedia jasa angkutan umum, karena yang berhak untuk menyediakan ialah BUMN, BUMD, atau badan hukum.

Terlepas dari regulasi negeri ini yang tampaknya belum siap menghadapi peralihan dari pre digital age menuju digital native, penerapan kemajuan teknologi memang akan menimbulkan dampak positif bagi mereka yang dinamis dan dampak negatif bagi mereka yang tetap duduk di zona nyamannya menganggap bahwa kemajuan teknologi berujung pada terenggutnya ‘keuntungan’ yang selama ini dirasakan. Sementara itu, perkembangan teknologi juga tak bisa dibendung. Alangkah baiknya keputusan melakukan demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi dan aksi mogok angkut penumpang juga diimbangi dengan inovasi-inovasi seiring tuntutan kebutuhan masyarakat.

Wacana akan adanya e-angkot atau angkot dengan sistem pembayaran gesek di kota Malang  kiranya akan menjadi inovasi yang baik. Selain bentuk adaptasi dengan teknologi, e-angkot akan memudahkan penumpang dan sopir serta mengurangi adanya kecurangan penarikan ongkos oleh sopir di luar ongkos resmi. Di samping itu, sudah semestinya angkot-angkot membenahi kualitas armadanya baik secara fisik, mesin, dan, fasilitas. Misalnya dengan menambahkan tempat sampah kecil di bagian dalam angkot, melarang penumpang merokok, serta menjaga etika dan keramahan sebagai sopir.

Aksi yang telah berlarut ini juga harus menjadi perhatian dan pertimbangan bagi pemerintah untuk memberlakukan aturan yang sama terhadap semua jenis angkutan, baik konvensional maupun online. Dengan demikian, angkot tidak akan merasa dianaktirikan di bumi Arema yang notabene terkenal akan damainya. Bukankah kedamaian dapat diciptakan melalui bersatunya segala perbedaan? Semoga. (ann/ic)

You might also like

Comments