MALANG, Berifakta.com – Di tengah laju globalisasi yang sarat ketidakpastian, ancaman konflik sosial di Asia tidak lagi sekadar dipicu oleh trauma sejarah kolonial antarnegara, melainkan juga oleh maraknya fenomena dark jokes diskriminatif di media sosial yang mengikis empati generasi muda. Pesan krusial tersebut ditegaskan oleh Dedik Fitra Suhermanto, M.Hub.Int. dalam perkuliahan Multikulturalisme di Asia yang bertajuk “Multiculturalism as catalyst for Harmonizing in Asia”. Agenda ilmiah ini diselenggarakan oleh Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (HI UMM) bekerja sama dengan Eurasia Foundation dalam rangkaian Eurasia Lecture Series.
Dalam pemaparannya, Dedik menyoroti bahwa keragaman Asia yang melingkupi ribuan etnis dan warisan kerajaan masa lalu menyimpan celah kerawanan berupa superiority complex dan inferiority complex. Menurutnya, memori kolektif akan kejayaan masa lalu—seperti kerajaan di Jawa, Banjar, hingga kawasan Indo-Cina—sering kali melahirkan ego kesukuan jika tidak dikelola dengan kesadaran keberagaman. “Ketika satu etnis merasa superior, maka dominasi dan diskriminasi akan muncul. Di sinilah multikulturalisme hadir sebagai katalis untuk menyadarkan bahwa perbedaan justru memperkaya wawasan,” ujar Dedik.
Ia mencontohkan bagaimana ketegangan historis antara Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan masih menyisakan stigma serta cultural clash, meskipun ketiga negara tersebut menjadi motor penggerak utama ekonomi Asia.
Selain aspek geopolitik, Dedik juga membedah dinamika kontemporer terkait maraknya lelucon rasial yang dibungkus sebagai jokes di platform digital. Fenomena ini kerap memicu sikap intoleran karena minimnya social cohesion dan pemahaman nilai lokal sejak dini. Dosen HI UMM tersebut menggarisbawahi bahwa kunci penyelesaian persoalan ini bukan sekadar penguasaan skill atau regulasi kaku, melainkan pembentukan attitude serta rasa empati di lingkungan pendidikan. “Bangsa yang maju bukan hanya diukur dari tingginya teknologi, melainkan dari sejauh mana masyarakatnya memiliki attitude dan keterbukaan untuk menghargai identitas budaya lain,” terangnya.
Berbeda dengan kawasan Eropa yang cenderung mengandalkan pendekatan institusional formal yang kaku, masyarakat Asia memiliki karakter kebudayaan yang sangat cair (fluid) dan adaptif. Keunikan ini terefleksikan dari tradisi diplomasi kultural berbasis relasi interpersonal yang hangat, seperti dialog bilateral informal, budaya nongkrong, hingga ruang diskusi santai yang lebih mudah diterima oleh masyarakat lokal kawasan.
Sebagai penutup, Dedik optimistis bahwa penguatan tiga pilar utama—yakni pendidikan interkultural, regulasi perlindungan hak budaya, serta partisipasi komunitas—akan mampu mengubah riak perbedaan menjadi modal kohesi sosial dan inovasi menuju persatuan Asia yang utuh. (*)
